• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Kamis, 23 Oktober 2014
Tribun Jogja

PNS Cerai Gaji Dibagi Tiga

Kamis, 29 November 2012 09:19 WIB
HALLO TRIBUN, saya seorang pegawai negeri sipil (PNS) anak satu mau cerai, masalah gaji apa benar dibagi 1/3, terus utang termasuk gono gini tidak?

628562702XXX

 
DALAM Pasal 8 ayat (1) dan (2) PP No 10 Tahun 1983 diatur bahwa:

(1).Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya.;

(2). Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya;

Artinya apabila pihak yang menghendaki perceraian itu adalah suami yang berstatus Pegawai Negeri Sipil  maka 1/3 dari gajinya harus diserahkan pada bekas istri dan 1/3 bagian yang lain untuk kepentingan anak.
Dalam PP No 10 Tahun 1988 juga diatur bahwa apabila alasan perceraian karena istri berzinah, dan atau melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan.

Atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, maka pembagian gaji tidak diberikan kepada bekas istri.

Begitupun apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka bekas istri tak berhak atas bagian gaji. Perkecualiannya adalah bila istri minta cerai karena dimadu, dan atau suami berzinah, dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan dan atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

Jadi karena alasan-alasan tersebut menyebabkan istri menggugat cerai maka kepadanya akan tetap diberikan bagiannya jika perceraian itu dikabulkan. Kewajiban mantan suami memberikan bagian gaji pada mantan istri berakhir apabila mantan istri telah menikah lagi. Jika ketentuan ini tidak dipatuhi maka dapat dikenakan hukuman berat seperti diatur dalam PP No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Sebagaimana diketahui, sejak adanya UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada dasarnya suami atau istri dapat melakukan tindakan hukum sendiri. Artinya, tindakan seorang istri tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada suaminya, demikian pula sebaliknya.

Jadi apabila suami atau isteri yang membuat hutang secara pribadi maka yang harus dituntut untuk melunasi adalah suami atau istri yang berhutang tersebut. Hutang yang dibuat oleh suami atau istri tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan pasangan, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pasangannya tersebut. Tetapi jika hutang itu dilakukan suami atau istri dengan persetujuan pasangannya maka hutang tersebut menjadi tanggung jawab bersama.

 

E. Imma Indra Dewi W, SH., M.Hum

Staf Pengajar Fakultas Hukum UAJY
Penulis: iwe
Editor: evn
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
128604 articles 38 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas