A PHP Error was encountered

Severity: 4096

Message: Object of class stdClass could not be converted to string

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 107

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Object of class stdClass to string conversion

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 107

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: Object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 107

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 107

UU Pemilu Masih Menyisakan Persoalan - Tribun Jogja
  • Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Sabtu, 23 Agustus 2014
Tribun Jogja

UU Pemilu Masih Menyisakan Persoalan

Selasa, 28 Agustus 2012 14:21 WIB
UU Pemilu Masih Menyisakan Persoalan
foto : detik
Ilustrasi
Laporan Reporter Tribun Jogja, Mona Kriesdinar

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN
- Lahirnya Undang-undang (UU) No. 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD nampaknya belum memberikan harapan bagi pembangunan demokrasi di Indonesia kearah yang baik. Belum kuatnya pengaturan soal pembiayaan kampanye jelas bisa membuat celah makin suburnya money politic sebagai praktek buying vote (pembelian suara).

Hal itu mengemuka dalam Workshop Memahami UU No. 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (PSHK FH UII) bekerjasama dengan Hanss Seidel Foundation (HSF) Indonesia, pada Selasa (28/8/2012) di Hotel Saphir Yogyakarta.

“Aturan mengenai pembiayaan sangat lemah dalam penegakannya” ungkap Ari Dwipayana yang hadir sebagai salah satu pembicara dalam kesempatan tersebut.

Hal senada juga diungkapkan oleh Moh. Najib selaku anggota KPU DIY, ia mengungkapkan bahwa berlakunya UU baru tersebut oleh sebagian tokoh non parlemen dianggap diskrimnatif, sehingga tidak mengherankan kini UU tersebut diajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi.

“Munculnya klausula partai politik peserta pemilu 2009 yang tidak lolos ambang batas nasional harus mengikuti serangkaian pendaftaran dan verifikasi jelas menjadi persoalan bagi sebagian kalangan.” tegasnya.

Sementara itu, anggota Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) RI, Nasrullah lebih menguraikan berbagai paradigma yang muncul akibat lahirnya UU No. 8 tahun 2012 tersebut. Sebagai badan pengawas, BAWASLU dinilai lebih berprestasi apabila mampu mencegah berbagai kasus pemilu dibandingkan jika hanya sekadar melakukan penindakan.

Dengan kata lain posisi BAWASLU saat ini berada pada garda terdepan dalam mengawal pemilu. Oleh karena itu, sebagai wujud pencegahan BAWASLU kini harus lebih intens berkoordinasi dengan seluruh stakeholder pemilu, dan melakukan sosialisasi pengawasan pemilu secara massif. (TRIBUNJOGJA.COM)
Penulis: mon
Editor: tea
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
51994 articles 38 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas