• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Jumat, 31 Oktober 2014
Tribun Jogja

Syarat Jadi Ahli Cagar Budaya

Jumat, 1 Juni 2012 22:45 WIB
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA -  Tribun, mohon penjelasan tata cara dan persyaratan untuk memperoleh sertifikat sebagai ahli cagar budaya. Terima kasih.

+628122941xxx

MENURUT Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, terutama di pasal 1 angka 13, yang dimaksud dengan Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.

Adapun, penetapan dalam pasal 31 ayat (3) dijelaskan, Tim Ahli Cagar Budaya ditetapkan melalui :

a. Keputusan Menteri untuk tingkat nasional.
b. Keputusan Gubernur untuk tingkat provinsi.
c. Keputusan Bupati/Wali Kota untuk tingkat kabupaten/kota.

Jikalau menelaah Undang-Undang tersebut, proses seseorang menjadi tim ahli cagar budaya, selain harus memiliki keahlian dalam bidang pelestarian (bisa dari berbagai bidang ilmu) yang ditunjukkan dengan adanya sertifikat kompetensi, juga harus melalui proses penetapan yang dilakukan dengan keputusan pemerintah/pemda menurut tingkatannya, sebagaimana telah disebutkan di atas. Namun demikian, Undang-Undang tersebut belum menjelaskan secara rinci, bagaimana tatacara dan persyaratan seseorang memperoleh sertifikat kompetensi.

Saat ini, pembahasan tentang Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Registrasi Nasional Cagar Budaya sedang dilakukan (yang seharusnya sudah selesai setahun sejak diundangkan pada 24 November 2010). Salah satu poin mendesak yang dibahas adalah tentang tata cara dan persyaratan untuk memperoleh sertifikat sebagai ahli cagar budaya, sebagaimana Anda tanyakan.

Dengan kata lain, tatacara dan persyaratan mengenai sertifikasi sesuai yang Anda maksud, hingga kini belum dikeluarkan oleh pemerintah. Hal itu pulalah yang menjadi kendala pembentukan tim ahli di tingkat nasional maupun daerah.

Nah, harapannya, sebagai bagian dari masyarakat, kita harus selalu mengawal dan memantau kinerja pemerintah tersebut agar bisa segera menyelesaikan pembahasan RPP yang berpihak kepada pelestarian warisan budaya.

Sekian penjelasan terkait pertanyaan yang Anda ajukan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam Budaya. (*)

Jhohannes Marbun
Koordinator Masyarakat Advokasi Warisan Budaya
Penulis: igy
Editor: iwe
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas