A PHP Error was encountered

Severity: 4096

Message: Object of class stdClass could not be converted to string

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Object of class stdClass to string conversion

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: Object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

Apakah UMP Sama Dengan Gaji Bulanan? - Tribun Jogja
  • Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
Kamis, 17 April 2014
Tribun Jogja

Apakah UMP Sama Dengan Gaji Bulanan?

Senin, 21 Mei 2012 23:34 WIB

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA
- Apakah Upah Minimum Provinsi (UMP) sama dengan gaji pokok bulanan? Saya bekerja, tapi besaran gaji pokok bulanan di bawah UMP. Namun, nominal gaji keseluruhan per bulan (take home pay), melebihi UMP. Mohon penjelasannya. Terima kasih, Tribun.

+6285326295xxx

Jawaban : Melalui proses dan tahapan cukup panjang dan akhirnya ditetapkan oleh gubernur lewat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 289/KEP/2011 pada 23 November 2011, besaran UMP DIY adalah Rp. 892.660 (delapan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus enam puluh rupiah). UMP DIY 2012 mulai dilaksanakan per 1 Januari 2012.

Dengan adanya UMP DIY 2012, diharapkan mampu meningkatkan produktivitas kerja, sehingga perusahaan akan berkembang dan
pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan para pekerja dan pengusaha dalam hubungan
industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.

Proses penetapan UMP DIY telah melalui tahapan sebagai berikut:
- Survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL), yang dimulai pada Januari sampai September 2011.
- Sidang hasil survei KHL diadakan setiap bulan, untuk menentukan nilai KHL.
- Sidang paripurna pada September 2011, untuk menetapkan nilai rata-rata KHL dan nilai terendah KHL sebagai acuan atau rekomendasi usulan UMP kepada gubernur.

Penetapan UMP DIY telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu:
- UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Keppres No 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan.
- Permenakertrans No 17/Men/2005 tentang Dewan Pengupahan Provinsi DIY.

UMP yang ditetapkan merupakan gaji pokok bagi pekerja yang masih belum menikah dan punya masa kerja 0-12 bulan. Upah ini tidak termasuk uang makan, transportasi, dan lembur yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

Dan dengan telah ditetapkan dan berlaku mulai 1 Januari 2012, maka UMP DIY harus dilaksanakan oleh pengusaha/perusahaan yang mampu. Bagi perusahaan yang mampu tetapi tidak melaksanakan, akan terkena sanksi sesuai peraturan  yang berlaku, yaitu pasal 90(1) UU 13/2003, yang bunyinya pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum.

Sementara berdasarkan UU 13/2003 pasal 185 ayat (1), barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 ayat (1), akan dikenai:
1. Sanksi denda paling sedikit Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah).
2. Sanksi pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama empat tahun.

Berdasarkan pasal 90 ayat (2), bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum
sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 tentang Upah Minimum, bisa dilakukan penangguhan. Adapun, bagi para pengusaha di perusahaan yang tidak mampu, maka dapat mengajukan permohonan penangguhan pembayaran UMP 2012.

Kriteria pengusaha tidak mampu harus dibuktikan dengan audit kemampuan keuangan perusahaan yang terdiri dari neraca, perhitungan rugi/laba, serta penjelasan-penjelasan untuk dua tahun terakhir. Audit dilakukan oleh Auditor Akuntan Publik Swasta dan setelah dihitung dengan biaya untuk membayar upah pekerja sebesar UMP 2012, ternyata keuangan perusahaan memang tidak mencukupi atau minus.

Surat permohonan penangguhan UMP 2012 segera diajukan ke Bidang HI dan PTK Disnakertransos Provinsi DIY, dengan syarat yang telah didasarkan Kepmenakertrans RI Nomor Kep.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum. Dalam peraturan tersebut, pengusaha/ perusahaan yang tidak mampu secara finansial, dalam membayar UMP, bisa mengajukan penangguhan upah melalui prosedur penangguhan upah sebagai berikut :
- Pengusaha mengajukan Surat Permohonan Penangguhan Upah ke Disnakertransos Provinsi DIY, dengan dilampiri naskah asli berupa kesepakatan tertulis antara pengusaha dan serikat pekerja/pekerja tentang penangguhan upah, laporan keuangan perusahaan yg terdiri dari neraca, perhitungan rugi/laba, serta penjelasan-penjelasan untuk dua tahun terakhir (diaudit oleh auditor swasta), kemudian memberikan salinan akta pendirian perusahaan, data upah pekerja menurut jabatan, jumlah pekerja seluruhnya dan jumlah pekerja yg ditangguhkan upahnya, perkembangan produksi dan pemasaran selama dua tahun terakhir, serta rencana produksi dan pemasaran untuk dua tahun mendatang.

Untuk permohonan pengajuan penangguhan UMP, terkait UMP DIY 2012, telah ditutup pada 26 Desember 2011 lalu.

Untung Sukaryadi
Kepala Disnakertransos Provinsi DIY
Penulis: igy
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
42143 articles 38 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI KOMENTAR SAYA
© 2014 TRIBUNnews.com All Right Reserved About Us Privacy Policy Help Terms of Use Redaksi Info iklan Contact Us Lowongan
Atas