• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Kamis, 23 Oktober 2014
Tribun Jogja

Wali Kota Yogya Dijatah Pertamaks 5 Liter Per Hari

Minggu, 8 April 2012 14:59 WIB
Wali Kota Yogya Dijatah Pertamaks 5 Liter Per Hari
TRIBUNJOGJA.COM/BRAMASTYO ADHY
SPBU
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Selama ini penganggaran belanja bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamaks oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta baru dianggarkan untuk kendaraan operasional kepala daerah. Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), wali kota dan wakil wali kota dijatah 5 liter per hari.

"Kalau penggunaanya lebih dari lima liter ditanggung sendiri," jelas Kepala Bidang Anggaran Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Keuangan(DPDPK) Yogyakarta, Kadri Renggono saat dihubungi, Minggu (8/4/2012).

Adapun kendaraan jenis lainnya, menggunakan BBM jenis Premium. Menurut Kadri untuk jenis kendaraan roda dua, tiap hari dijatah 2 liter premium. Kendaraan roda empat mendapat jatah BBM lima liter setiap hari. "Untuk kendaraan operasional jatah premium sesuai realisasi kilometer," paparnya.

sedangkan Pemprov DIY mengaku siap dengan instruksi Mendagri agar mobil dinas tidak menggunakan BBM bersubdi (premium), tetapi menggunakan pertamax pada setiap mobil dinas.  Hal ini disampaikan oleh Sekda DIY, Ichsanuri, di Kepatihan, Kamis (5/4).

"Akan diajukan dulu anggarannya di APBD-P, sekitar bulan Juli atau Agustus. Saat ini anggarannya masih diperuntukkan menggunakan premium. Tentunya harus melalui persetujuan antara eksekutif dan dewan," terangnya.

Dijelaskan Ichsan, Pemprov DIY akan meninjau kelayakan setiap kendaraan, dibutuhkan berapa liter jatah per kendaraan. Terlebih dahulu akan dikaji perhitungan kebutuhan tersebut.

"Standar jatah premium per kendaraan saat ini adalah 200 liter per bulan. Tentu ini yang perlu dikaji, karena kebutuhannya akan berbeda-beda. Untuk kendaraan operasional bisa saja kurang tapi untuk kendaraan non operasional bisa lebih," urainya.

Diakuinya, kebijakan ini tidak akan dilaksanakan secara menyeluruh. Pemprov akan melakukan penentuan jenis kendaraan yang ada yang wajib menggunakan pertamax. Salah satu dasarnya nanti akan dilakukan dengan melihat tahun pembuatan.

"Pengawasannya dengan struk pembelian. Sehingga tidak perlu menggunakan surat keputusan atau surat edaran. Juga dengan melihat dari laporan keuangan pada bend 26," imbuh Ichsanuri. (TRIBUNJOGJA.COM)
Penulis: evn
Editor: iwe
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
38801 articles 38 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas