Indikasi Lemahnya Pengawasan Internal

PRAKTIK percaloan di berbagai layanan publik, memang masih sering dijumpai. Mulai dari pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat), atau pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Satlantas.

Ini menunjukkan sistem pengawasan internal di Satlantas masih lemah. Punishment maupun reward di lembaga itu pun, berdasarkan pengamatan Ombudman sepertinya tidak pernah dilakukan. Jikalau terjadi aduan, maka institusi di bawahnya akan saling lempar tanggung jawab dan membalikkan badan.

Apa pernah didengar intstitusi Polri khususnya yang ada di Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) menindak oknum yang melakukan praktik penyelewengan karena memainkan tarif pengurusan SIM.

Saya rasa publik pun melihat hal semacam itu tidak pernah ada. Namun faktanya ada beberapa oknum aparat yang melakukan penyelewengan dengan memainkan tarif pengurusan SIM sampai melebihi ketentuan.

Itu semua menunjukkan monitoring dan evaluasi masih lemah. Memang, dari sistem pelayanan kami akui internal Polri sudah mulai membangun sistem pelayanan yang lebih baik, semisal pelayanan SIM keliling dan sebagainya.

Namun sistem sebagus apapun jika implementasinya tanpa pengawasan dan monitoring, maka tidak akan ada pembenahan secara keseluruhan. Oknum aparat yang biasa `bermain' tidak akan jera.

Memang kadang ada penindakan setelah ada keluhan. Namun sifatnya hanya sesaat dan kejadian serupa berulang lagi. Ombudsman pernah melakukan pemantauan tertutup, dan memang kami menemukan ada praktik ini.

Sebagai salah satu institusi yang sering berhubungan dengan masyarakat terkait mereka yang melakukan pengurusan izin mengemudi, sudah seharusnya perbaikan internal melalui sitem monitoring dan evaluasi maupun punishment dan reward dilaksanakan secara rutin. (tim)