Puluhan Ibu Rumah Tangga Geruduk DPRD KLATEN

TRIBUNJOGJA.COM, KLATEN - Sekitar 40 ibu rumah tangga yang tergabung dalam Forum Diskusi Peduli Perempuan Jatinom (FDPPJ) menemui Komisi IV DPRD Klaten, Kamis (31/3/2011). Mereka mengadukan keberadaan bantuan operasional sekolah (BOS) selama ini ternyata belum sepenuhnya meringankan beban orangtua siswa.

"Meski sekolah sudah mendapat BOS ternyata wali murid masih dibebani dengan pungutan yang dilakukan pihak sekolah. Kami sebagai orangtua masih sangat terbebani dengan biaya sekolah. Terutama untuk alasan membeli buku pelajaran, kegiatan ekstrakurikuler dan seragam sekolah,”ujar Koordinator FDPPJ, Endang Susilowati.

Padahal dengan adanya dana BOS, orangtua mengharapkan biaya sekolah lebih ringan. “Komite sekolah yang dibentuk selama ini seolah menjadi stempel (legalitas) dalam melaksanakan kegiatan. Padahal mereka kan perwakilan orangtua wali namun kenyataanya tidak dapat menampung aspirasi kami,” imbuhnya.

Sementara itu, Koordinator ARAKK, Abdul Muslih menambahkan, sejak ada BOS justru terjadi pungutan-pungutan tak terkendali yang memberatkan seperti pungutan pembangunan, pembelian buku-buku dan LKS.

''Aturan memperbolehkan pungutan dengan persetujuan orang tua yang diwakili Komite sekolah, namun kenyataannya komite tidak mewakili.Pembelian LKS dan buku tidak terkontrol, sekolah jadi lahan bisnis buku. Harus ada aturan yang memperkuat pendidikan murah,'' tuturnya.
(*)